Ian Douglas Wilson

Buku ini menganalisis perubahan kondisi sosial-budaya di Indonesia, khususnya Jawa Barat, dan pengaruhnya pada perkembangan pencak silat. Berdasarkan penelitian sekaligus pengalaman pribadi sebagai seorang pesilat, Ian Douglas Wilson menulis mengenai masa Orde Baru, di mana meningkatnya intervensi pemerintah telah mendorong dikembangkannya versi silat nasional dengan nilai tertentu, maupun mobilisasi gerakan pencak silat demi tujuan politis. Terlihat di dalam buku ini, sejumlah pesilat merespons kondisi ini dengan lebih melihat ke dalam, mencapai pengejawantahan diri yang berpusat pada kekuatan, aliran, dan nafsu di dalam tubuh sendiri. Sebagian lainnya mengembangkan aliran yang timbul dari kebutuhan mereka untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Pandangan secara historis ini penting untuk memusatkan pencak silat dalam konteks sejarah nasional negara.


Ian Douglas Wilson adalah Dosen Senior di jurusan politik, peneliti di Asia Research Centre dan menduduki Academic Chair Global Security Program di Murdoch University, Perth, Australia Barat. Ia mendalami kajian tentang politik dan masyarakat Indonesia kontemporer. Sejak akhir tahun 1980-an ia menekuni dunia pencak silat dan pernah menjadi anggota perguruan Bhayu Manunggal (Yogyakarta) dan Tadjimalela (Bandung). Pada tahun 2000 a sempat bertanding di Kejuaraan Dunia Pencak Silat di Jakarta mewakili tim Australia.


O’ong Maryono Pencak Silat Award adalah sebuah program yang didedikasikan pada Guru dan ahli pencak silat alm. O’ong Maryono (1953-2013) dan memberi dukungan untuk penelitian, dokumentasi dan penerbitan mengenai pencak silat.

Keberadaan geng, preman, dan milisi telah menjadi ciri yang melekat dalam kehidupan sosial-politik di Indonesia. Selama masa Orde Baru, mereka digunakan sebagai alat untuk menegakkan tertib sosial versi negara dan melanggengkan kekuasaan rezim, misalnya “kewenangan” yang dimiliki organisasi pemuda untuk menggebuk para pengkritik rezim dengan mengatasnamakan Pancasila. Demokratisasi pasca 1998 tidak mengakibatkan lenyapnya kelompok-kelompok ini, melainkan mereka beradaptasi dan mencari celah dalam konteks politik yang berubah. Membela agama—bukan lagi membela rezim—kini menjadi salah satu alasan keberadaan mereka. Lalu desentralisasi menguatkan unsur etnisitas sebagai landasan ormas. Jenis baru ormas-ormas jalanan ini memadukan perburuan rente secara predatoris dengan klaim merepresentasikan kelompok sosial-ekonomi yang terpinggir.

Didasarkan pada riset lapangan yang intens dan panjang, buku ini menyuguhkan analisis komprehensif mengenai hubungan yang berubah antara kelompok-kelompok ini dengan pihak berwenang dan kekuasaan politik pasca Orde Baru. Dalam mengonsolidasi kuasa kewilayahan mereka di tingkat lokal, kelompok-kelompok ini pada taraf tertentu berhasil merebut legitimasi yang tidak semata-mata dilandaskan pada tindak pemalakan dan kekerasan. Dalam konteks demokrasi elektoral di Indonesia, mereka pun berhasil menjadi perantara antara politik informal jalanan dengan politik formal parlemen. Bagaimana mereka memanfaatkan posisi ini untuk meningkatkan daya tawar mereka, dan bagaimana dunia politik formal memanfaatkan “layanan” mereka akan sangat memengaruhi masa depan kehidupan sosial-politik di Indonesia.

Gangs and militias have been a persistent feature of social and political life in Indonesia. During the authoritarian New Order regime they constituted part of a vast network of sub-contracted coercion and social control on behalf of the state. Indonesia’s subsequent democratisation has seen gangs adapt to and take advantage of the changed political context. New types of populist street based organisations have emerged that combine predatory rent-seeking with claims of representing marginalised social and economic groups. Based on extensive fieldwork in Jakarta this book provides a comprehensive analysis of the changing relationship between gangs, militias and political power and authority in post-New Order Indonesia. It argues that gangs and militias have manufactured various types of legitimacy in consolidating localised territorial monopolies and protection economies. As mediators between the informal politics of the street and the world of formal politics they have become often influential brokers in Indonesia’s decentralised electoral democracy. More than mere criminal extortion, it is argued that the protection racket as a social relation of coercion and domination remains a salient feature of Indonesia’s post-authoritarian political landscape. This ground-breaking study will be of interest to students and scholars of Indonesian and Southeast Asian politics, political violence, gangs and urban politics. Contents 1. Protection, Violence and the State 2. Reconfigured Rackets: Continuity, Change and Consolidation 3. A New Order of Crime: Suharto’s Racket Regime 4. The Changing of the Preman Guard 5. The Rise of the Betawi 6. Jakarta’s Political Economy of Rackets 7. Coercive Capital, Political Entrepreneurship and Electoral Democracy 8. Conclusions